Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 14 November 2018 | 22:12 WIB

Hukum Memutus Hubungan Sesama Muslim

Selasa, 25 September 2018 | 16:00 WIB

Berita Terkait

Hukum Memutus Hubungan Sesama Muslim
(Foto: ilustrasi)

PERTAMA, harus didudukkan bahwa memutus hubungan (muqathaah) dengan sesama Muslim adalah hukum syara yang diberlakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam hubungan antara sesama Muslim.

Hukum ini tidak ada kaitannya dengan masalah takfir (pengkafiran) seorang Muslim. Dengan kata lain, orang yang diputus hubungannya oleh yang lain, bukan berarti dianggap Kafir. Sebaliknya, dia tetap Muslim, namun karena sifat tertentu yang melekat padanya, maka kepadanya diberlakukan hukum muqathaah tersebut.

Dalam konteks inilah, Ibn Baththal menyatakan, bahwa Allah mempunyai hukum yang mengandung kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Dia Maha Tahu akan urusannya, maka mereka harus tunduk pada perintah-Nya dalam urusan tersebut.[1]

Kedua, ada hadis yang melarang memutus hubungan (muqathaah) dengan sesama Muslim, di antaranya sabda Rasulullah saw.:

"Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari tiga malam." (Hr. Bukhari)

Makna: an yahjura, atau bentuknya mashdar-nya hajr adalah lawan dari kata: washl, atau memutus hubungan.[2] Secara harfiah (manthuq), hadits ini melarang seorang Muslim memutus hubungan dengan sesama Muslim lebih dari tiga hari. Dari hadits ini juga bisa dipahami, berdasarkan mafhum mukhalafah, bahwa memutus hubungan sesama Muslim diperbolehkan, kurang dari tiga hari.[3]

Namun, larangan tersebut dikecualikan terhadap orang yang melakukan maksiat. Dalam kitab Fath al-Bari: Syarh Shahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, mengomentari judul bab: Bab Ma Yajuzu min al-Hijran liman Asha (Memutus Hubungan yang Diperbolehkan terhadap Orang yang Maksiat), dengan menyatakan: Dengan penjelasan ini, beliau (al-Bukhari) ingin menjelaskan hukum memutus hubungan yang diperbolehkan. Karena keumuman dari larangan tersebut sebenarnya hanya berlaku untuk orang yang diputus hubungannya tanpa alasan yang dibenarkan syariah. Dari sini tampak, bahwa alasan diperbolehkannya memutus hubungan berlaku untuk orang yang melakukan maksiat.[4]

Ibn al-Mulhib menyatakan, bahwa memutus hubungan yang diperbolehkan itu beragam, sesuai dengan kadar kesalahanya. Terhadap orang yang melakukan maksiat, maka diperbolehkan memutus hubungan dengan cara tidak berbicara dengannya, sebagaimana dalam kisah Kaab bin Malik dan kedua temannya (Murarah dan Hilal). Terhadap keluarga atau teman karena faktor marah, boleh memutus hubungan dengan tidak menyebut nama, atau bermuka masam, tetapi dengan tetap berbicara, mengucapkan dan menjawab salam kepadanya.[5]

Menurut at-Thabari, kasus Kaab bin Malik adalah dasar untuk memutus hubungan dengan orang yang melakukan maksiat.[6] Dalam uraiannya, Ibn Hajar mengomentari pernyataan Abdullah bin Zubair, ketika di-muqathaah oleh Aisyah: fainnahu la yahillu laha qathiathi (Maka, tidak halal baginya untuk memutus hubungan kekerabatan denganku), dengan menyatakan: Jika memutus hubungan denganku sebagai sanksi atas dosaku, maka pasti akan lama. Jika tidak, maka memutus hubungan secara permanen itu akan menyebabkannya memutus silaturrahim. Menurut Ibn Hajar, alasan Aisyah melakukan itu karena Abdullah bin Zubair, yang nota bene masih keponakannya sendiri itu, telah melakukan kesalahan besar. Masih menurutnya, Aisyah melakukan itu karena tindakan memutus hubungan dengan tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair itu memang diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap Kaab dan kedua temannya, sebagai sanksi atas kemaksiatan mereka.[7]

Karena itu, konteks tindakan Nabi terhadap Kaab bin Malik, Murarah dan Hilal itu dipahami oleh para sahabat, termasuk Aisyah dan Abdullah bin Zubair, bukan hanya hak kepala negara, sehingga tindakan yang sama tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, seperti Aisyah. Tetapi, sebaliknya dengan tindakan muqathaah yang dilakukan oleh Asiyah ini, maka tindakan tersebut bisa dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun.

Imam an-Nawawi juga menjelaskan, bahwa hadits yang memerintahkan untuk memutus hubungan dengan ahli bidah, orang fasik[8] dan para penyerang sunah itu jumlahnya banyak. Maka, menurutnya, memutus hubungan secara permanen pun diperbolehkan. Karena itu, larangan memutus hubungan dengan kaum Muslim lebih dari tiga hari itu tidak berlaku untuk ahli bidah, orang fasik dan sejenisnya. Para sahabat, tabiin dan generasi pasca mereka pun senantiasa memutus hubungan dengan siapa saja yang melanggar sunnah atau orang yang ucapannya rusak (mafsadah).

Ibn Abd al-Barr juga menyatakan hal yang sama, bahwa para ulama sepakat; siapa saja yang takut berbicara dengan seseorang, dimana dengan berbicara tersebut bisa menyebabkan agamanya rusak atau memudaratkan urusan dunianya, maka dia diperbolehkan untuk memutuskan hubungan dengan orang tersebut.[9]

Ketiga, tentang mengucapkan dan menjawab salam dalam konteks muqathaah, dalam hal ini hukumnya bisa dikembalikan pada alasan muqathaah-nya. Jika alasan muqathaah-nya bukan karena faktor maksiat, melainkan karena faktor marah terhadap keluarga atau teman, maka mengucapkan dan menjawab salam tetap diperintahkan.[10] Namun, jika alasan muqathaah-nya karena faktor maksiat, dan orang yang di-muqathaah tersebut layak dihukumi, minimal sebagai orang fasik, maka mengucapkan dan menjawab salam tidak diperintahkan. Dalam kitab Faidh al-Allam fi Syarh Arbaina Haditsan fi as-Salam, Sayid Shalih bin Ahmad al-Idrus, menjelaskan: Salam kepada orang fasik, ahli bidah dan pelaku dosa besar tidak disunahkan. Bahkan, tidak sepatutnya mengucapkan dan menjawab salam mereka.[11] Imam as-Suyuthi juga menyatakan pandangan yang hampir sama.[12]

Sebagaimana penjelasan at-Thabari di atas, dasarnya bisa dikembalikan kepada tindakan Nabi dan para sahabat untuk tidak mengucapkan dan menjawab salam Kaab bin Malik, Murarah dan Hilal. Karena inilah pijakan dasar dalam memutus hubungan dengan orang yang melakukan maksiat.[13] Wallahu alam. [ ]

Sumber :Konsultasiislam

[1] Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, Saudi, t.t., juz III, hal. 2671.

Komentar

Embed Widget
x